DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silubun, resmi membuka rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Selatan 2025–2029, Rabu (20/8/2025). Sidang yang digelar di ruang rapat DPR Papua Selatan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya provinsi otonomi baru tersebut membahas arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Heribertus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan menyinggung capaian sehari sebelumnya, yakni penetapan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Selatan 2025–2045. Menurutnya, kesinambungan antara RPJPD dan RPJMD menjadi fondasi strategis agar pembangunan Papua Selatan berjalan terarah.
“RPJMD ini disusun melalui tahapan berjenjang sehingga dapat menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Visi Pembangunan Papua Selatan
Heribertus menjelaskan, RPJMD disusun dengan visi besar menjadikan Papua Selatan sebagai daerah yang sejahtera, aman, dan damai. Ia menekankan, penyusunan rencana pembangunan lima tahunan ini tidak boleh mengabaikan aspek sektoral, terutama yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Selatan.
“Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru membutuhkan landasan pembangunan yang kuat. RPJMD ini menjadi yang pertama dalam sejarah Papua Selatan dan akan menjadi pijakan penting bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Pentingnya Peran DPR dan Pemerintah
Sebagai lembaga legislatif, DPR Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan provinsi baru ini. Heribertus mengingatkan bahwa masa depan Papua Selatan tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan, tetapi juga oleh keseriusan semua pihak dalam menetapkan dan menjalankan peraturan daerah.
“RPJMD adalah wujud penting untuk mengawal arah pembangunan provinsi baru ini,” tambahnya.
Dengan ditetapkannya RPJMD 2025–2029 nanti, Papua Selatan akan memiliki pedoman resmi yang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.