DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Kondisi ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia kini tengah menghadapi ujian berat. Provinsi Papua Selatan secara mengejutkan menempati posisi teratas dalam peta risiko kerawanan pangan serta kerentanan bencana di tingkat nasional. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm bagi kedaulatan pangan di wilayah Nusantara yang memerlukan penanganan khusus.
Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025, terlihat jelas bahwa kombinasi antara anomali iklim dan struktur sosial yang rentan telah menjadi batu sandungan utama. Dari total 48 kabupaten/kota yang tersebar di daratan Pulau Papua, sebanyak 17 daerah di antaranya secara resmi masuk dalam kategori merah atau rawan pangan.
Papua Selatan menjadi fokus utama karena posisi geografisnya yang sangat terbuka terhadap bencana alam. Faktor lingkungan ini terbukti secara langsung memperburuk stabilitas distribusi serta ketersediaan bahan pokok di lapangan. Dalam situasi bencana, rantai pasokan seringkali terputus, membuat masyarakat di wilayah ini berada dalam posisi yang jauh lebih sulit dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Urgensi mitigasi ini ditekankan oleh Direktur Pengendali Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti, dalam diskusi daring bertajuk "Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem," pada Senin (30/3/2026). Ia menyoroti peran penting Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam merumuskan solusi lokal.
"Wilayah di Papua Selatan memerlukan mitigasi yang lebih proaktif. Dampak bencana di sana jauh lebih signifikan terhadap ketahanan pangan dibandingkan wilayah lain," tegas Sri Nuryanti.
Pergeseran Indikator: Dari Pendidikan ke Layanan Stunting
Secara nasional, FSVA 2025 memetakan terdapat 81 kabupaten/kota yang tergolong rentan, yang mayoritas terkonsentrasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Menariknya, meskipun kemiskinan tetap menjadi faktor penentu utama, terdapat pergeseran signifikan pada indikator risiko kedua.
Jika pada periode sebelumnya tingkat pendidikan yang rendah menjadi pemicu kerawanan pangan, kini posisinya digantikan oleh minimnya akses terhadap paket layanan penanggulangan stunting. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kualitas lingkungan kesehatan dengan ketahanan pangan jangka panjang.
Sri Nuryanti menjelaskan bahwa stunting merupakan manifestasi nyata dari kerawanan pangan kronis.
"Stunting terjadi akibat infeksi berulang, yang sering kali dipicu oleh konsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran biologis maupun kimia. Ini adalah bentuk nyata dari kerawanan pangan kronis," jelasnya.
Analisis mendalam dari Bapanas menunjukkan bahwa daerah yang memiliki potensi bencana tinggi memiliki risiko kerawanan pangan hingga 1,25 kali lebih besar. Namun, Sri memberikan catatan penutup yang krusial bagi seluruh pemangku kebijakan: ketiadaan bencana di suatu daerah bukanlah jaminan mutlak bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut sudah aman. Upaya proaktif tetap menjadi kunci di tengah iklim ekstrem yang kian sulit diprediksi.