Penguatan Otonomi Khusus: Program SKALA Papua Selatan Kawal Ranperdasi Penyelenggaraan Pendidikan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Penataan regulasi yang kokoh pada sektor layanan dasar di daerah otonomi baru memegang peranan yang sangat vital dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang. Ketika sebuah wilayah baru mulai menata struktur pemerintahannya, pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, kehadiran payung hukum yang selaras dengan karakteristik lokal menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi kebijakan khusus dapat menyentuh akar rumput secara efektif.

Dalam upaya memperkecil celah kesenjangan dan mempercepat pemenuhan hak publik tersebut, kolaborasi internasional dan lintas sektoral menjadi salah satu pilar penopang yang krusial. Melalui penyamaan visi, pembenahan tata kelola di tingkat daerah dapat diakselerasi secara terukur. Langkah konkret inilah yang kini sedang digulirkan secara intensif di wilayah paling timur Indonesia guna merumuskan masa depan sektor edukasi yang lebih inklusif dan berkualitas.

Komitmen nyata dalam membenahi sektor krusial tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Langkah strategis ini dimatangkan melalui penyelenggaraan Workshop Konsultasi Publik yang berlangsung di Halogen Hotel Merauke pada Kamis, 16 Juli 2026. Agenda besar ini menjadi bagian penting dari peta jalan penguatan regulasi pendidikan di Provinsi Papua Selatan.

Tiga Tahun Mengawal layanan dasar dan Disparitas Wilayah

Di balik perumusan kebijakan strategis ini, Program SKALA Papua Selatan mengambil peran aktif dalam memberikan asistensi penataan regulasi. Manager Program SKALA Papua Selatan, Selter Manufandu, menjelaskan bahwa kiprah program ini telah berlangsung cukup lama dalam mendampingi jalannya roda pemerintahan di daerah otonomi baru ini. Pendampingan tersebut bahkan telah konsisten berjalan selama kurang lebih tiga tahun, terhitung sejak masa kepemimpinan penjabat gubernur pertama di provinsi ini.

Sebagai sebuah gerakan terstruktur, program ini memiliki fokus yang sangat spesifik, yaitu memprioritaskan akselerasi atau percepatan pemenuhan layanan dasar pada wilayah-wilayah yang secara geografis maupun sosial memiliki tingkat kesenjangan yang tinggi.

"Program SKALA merupakan kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. SKALA adalah kepanjangan dari Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi layanan dasar. Program ini hadir untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki disparitas tinggi, termasuk Papua Selatan," ujar Selter menjelaskan esensi pergerakan institusinya.

Sinergi Lintas Kementerian dan Penguatan Kapasitas Daerah

Efektivitas gerakan Program SKALA Papua Selatan di tingkat tapak ditopang oleh struktur pengawasan dan pembinaan yang kuat di tingkat pusat. Secara nasional, program kemitraan ini bergerak di bawah payung pembinaan tiga kementerian strategis sekaligus, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian PPN/Bappenas. Keandalan program ini juga diperkuat lewat pendampingan teknis yang diberikan secara melekat oleh 25 direktorat.

Dengan jejaring koordinasi yang luas tersebut, di tingkat daerah SKALA tidak hanya memfokuskan programnya pada tataran pemerintah provinsi semata. Keberadaannya juga diarahkan untuk memperkuat dan mematangkan kapasitas manajerial pemerintah di tingkat kabupaten agar mampu mengeksekusi berbagai program pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu titik berat dari agenda pendampingan yang dilakukan di wilayah cakupan Papua Selatan ini adalah mengawal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Nomor 107. Kedua regulasi tersebut merupakan instrumen hukum utama yang menjadi bagian mutlak dari pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. Di samping itu, keandalan tim ini juga tecermin dari kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk ikut serta mendampingi penyusunan draf visi dan misi gubernur, termasuk di dalamnya penataan strategi penguatan sektor pendidikan.

Melalui pelaksanaan konsultasi publik Ranperdasi Penyelenggaraan Pendidikan ini, pihak SKALA menaruh harapan besar agar produk hukum yang sedang digodok dapat benar-benar adaptif dan sinkron dengan dinamika kebutuhan riil masyarakat di daerah. Regulasi ini ditargetkan mampu menjelma sebagai landasan hukum yang kokoh dalam menaikkan standar kualitas layanan pendidikan di seluruh bentang wilayah Papua Selatan, sekaligus menjadi penyokong utama bagi keberlanjutan implementasi kebijakan Otonomi Khusus di masa depan.

Sumber: