Mata Rantai Stunting Papua Selatan: Risiko Meningkat Tajam Setelah Anak Berusia 12 Bulan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi PAPUA SELATAN kini tengah menghadapi tantangan besar terkait konsistensi data dan efektivitas intervensi di lapangan. Berdasarkan data yang tersedia sejak tahun 2023 hingga 2024, prevalensi stunting di provinsi ini tercatat masih berada di kisaran angka 25 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya stagnasi atau belum ditemukannya penurunan yang signifikan secara agregat di tingkat provinsi.

Meskipun secara kewilayahan empat kabupaten di PAPUA SELATAN mulai menunjukkan tren penurunan, namun persebarannya belum merata. Beban berat masih terasa di salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori prevalensi tinggi di atas 30 persen. Sementara itu, dua kabupaten lainnya masih terjebak pada kategori medium dengan angka prevalensi di atas 20 persen. Kesenjangan antarwilayah ini menjadi sinyal kuat bahwa dukungan intensif dan terarah sangat dibutuhkan agar disparitas tidak semakin melebar.

Persoalan stunting di PAPUA SELATAN juga berkaitan erat dengan manajemen keuangan daerah. Pada tahun anggaran 2024 dan 2025, alokasi dana memang lebih banyak difokuskan pada intervensi spesifik. Namun, distribusi anggaran tersebut dinilai kurang proporsional karena rasio anggaran tagging stunting terhadap APBD belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat prevalensi di masing-masing kabupaten. Kondisi ini diperparah dengan realisasi serapan anggaran yang masih menunjukkan celah lebar, yakni berkisar antara 27 persen hingga 74,3 persen.

Salah satu temuan krusial dalam dokumen "stunting dalam Angka Provinsi PAPUA SELATAN" adalah kerentanan anak berdasarkan kelompok umur. Data menunjukkan tren kenaikan risiko seiring bertambahnya usia anak. Anak di bawah satu tahun (0-11 bulan) memiliki prevalensi 17,4 persen, namun angka ini melonjak tajam hingga 29,9 persen pada kelompok usia 12-23 bulan dan 24-35 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak di PAPUA SELATAN sangat rentan mengalami stunting setelah melewati masa bayi, yang mempertegas pentingnya kesinambungan intervensi gizi pasca-kelahiran.

Rendahnya cakupan layanan kunci juga menjadi determinan utama yang menghambat target penurunan. Beberapa indikator pelayanan yang belum mencapai target minimal antara lain:

• Kepatuhan ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali.

• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak umur 6-59 bulan.

• Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta keragaman konsumsi makanan pada anak usia 6-23 bulan.

• Rendahnya frekuensi penimbangan berat badan balita sesuai standar (minimal 8 kali setahun) serta partisipasi dalam PAUD.

Catatan pembelajaran awal dari data ini menegaskan bahwa laju perbaikan saat ini belum cukup kuat untuk menekan angka stunting secara nasional di tingkat provinsi. Diperlukan penguatan tata kelola dan perencanaan berbasis data agar alokasi anggaran benar-benar efektif. Sinkronisasi antara masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (baduta) menjadi periode krusial yang tidak boleh terputus.

Dokumen lengkap mengenai data prevalensi, distribusi wilayah, hingga rekomendasi spesifik kini telah tersedia sebagai kompas bagi pemerintah daerah. Data ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam melakukan evaluasi program agar langkah percepatan penurunan stunting di PAPUA SELATAN tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang.

Sumber: