Targetkan Opini WTP Pertama, Pemprov Papua Selatan Gelar Apel Kendaraan Dinas di Salor

Targetkan Opini WTP Pertama, Pemprov Papua Selatan Gelar Apel Kendaraan Dinas di Salor

Pimpin Persaingan DOB Papua, Papua Selatan Fokus Benahi Administrasi Aset Kendaraan-Istimewa.-

DISWAY.ID PAPUA SELATANKetegasan dalam mengelola aset daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN guna membangun fondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai provinsi yang baru terbentuk, penataan administrasi yang rapi sejak dini merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik serta memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) PAPUA SELATAN menggelar apel kendaraan dinas yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur, kawasan Pusat Pemerintahan Salor, Merauke, pada Senin (20/4). Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari skenario besar pemerintah daerah dalam mengejar standar tertinggi tata kelola keuangan.

Target utamanya sangat jelas, yakni meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya. Mengingat statusnya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), perolehan opini WTP akan menjadi bukti kematangan birokrasi di wilayah paling timur Indonesia ini.

Gubernur PAPUA SELATAN, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa pengecekan menyeluruh terhadap aset kendaraan roda dua, roda tiga, hingga roda empat ini bertujuan untuk menyelaraskan data administratif dengan kondisi fisik yang ada di lapangan.

"Kita di Provinsi PAPUA SELATAN berkeinginan menjadi yang pertama meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mencapai harapan tersebut adalah melakukan apel kendaraan dinas," ujar Apolo Safanpo di hadapan jajarannya.

Validasi ini mencakup kroscek mendalam mengenai jumlah unit serta penilaian kondisi kelayakan kendaraan, baik yang masih dalam keadaan prima maupun yang telah mengalami kerusakan. Gubernur menekankan tidak boleh ada selisih antara angka di atas kertas dengan keberadaan fisik kendaraan tersebut.

"Jangan sampai jumlah datanya 100 unit kendaraan, tetapi fisik yang ada hanya 90 unit kendaraan. Jika demikian, bakal dicek 10 unit kendaraan itu di mana posisinya dan bagaimana kondisinya," tegas Gubernur dengan nada lugas.

Selain urusan penataan aset, Apolo Safanpo juga mengklaim bahwa PAPUA SELATAN sejauh ini mampu menunjukkan performa terbaik di antara empat DOB lainnya di tanah Papua. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan provinsi ini dalam menjalankan 12 road map atau peta jalan yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Keunggulan tersebut tercermin pula dari progres pembangunan infrastruktur fisik pemerintahan yang terbilang cepat. PAPUA SELATAN menjadi daerah yang pertama kali memulai pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP, hingga Kantor Majelis Rakyat PAPUA SELATAN (MRPS). Melalui penertiban kendaraan dinas ini, Pemprov berharap seluruh instrumen pemerintahan semakin siap dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sumber:

Berita Terkait