Meski Keuangan Daerah Defisit, Pemkab Mappi Prioritaskan Nasib Ribuan Honorer Jadi PPPK

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Penantian panjang ribuan tenaga honorer di Kabupaten Mappi akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan. Pemerintah Kabupaten Mappi secara resmi mengumumkan skema penyelamatan status kepegawaian bagi tenaga non-ASN setelah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Langkah ini menjadi oase di tengah ketidakpastian status yang selama ini menyelimuti para pejuang pelayanan publik di wilayah tersebut.

Kebijakan ini diambil bukan tanpa tantangan. Pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi situasi fiskal yang cukup berat akibat pengurangan anggaran dan kondisi defisit. Namun, komitmen untuk memberikan penghargaan atas pengabdian bertahun-tahun para tenaga honorer tetap menjadi skala prioritas utama. Penyelamatan status ini dipandang bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan upaya nyata dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak para pegawai non-ASN.

Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu, menegaskan bahwa kepastian hukum bagi para honorer ini akan segera diwujudkan melalui seleksi resmi. Jadwal pelaksanaan pun sudah menemui titik terang.

“Berdasarkan kesepakatan terbaru, proses seleksi Computer Assisted Test (CAT) dijadwalkan akan dimulai paling lambat pada bulan ini atau bulan depan, tepat setelah libur Lebaran,” terang Bupati Kristosimus kepada media, Kamis (12/3/2026).

Pemerintah telah menyusun strategi pengangkatan yang terbagi dalam dua tahap besar dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah:

• Tahap Pertama: Dialokasikan untuk 1.707 orang yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Skema ini mencakup tenaga kesehatan dan guru untuk posisi penuh waktu, serta tenaga teknis lainnya untuk posisi paruh waktu.

• Tahap Berikutnya: Diperuntukkan bagi sekitar 900 lebih tenaga honorer yang mulai mengabdi pada rentang tahun 2022 hingga 2024. Pengusulan tahap ini akan dilakukan pada periode mendatang dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan legalitas yang kuat bagi para pegawai. Bupati Kristosimus menekankan bahwa memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) adalah kunci bagi kepastian hak-hak mereka di masa depan.

“Yang terpenting adalah mengubah status dari honorer menjadi PPPK. Kita ingin mereka memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) sehingga ada kepastian hak, dan ini soal masa depan keluarga, dan anak-anak mereka, karena mereka telah mengabdi bertahun-tahun,” ujar beliau dengan nada penuh empati.

Terkait teknis pelaksanaan, Pemkab Mappi telah menindaklanjuti surat persetujuan dari Kemenpan RB dengan berkoordinasi bersama BKN Regional IX Jayapura. Meski pintu terbuka lebar, pemerintah mengingatkan adanya batasan regulasi, di mana tenaga honorer yang telah memasuki usia pensiun tidak dapat diakomodasi dalam pengangkatan ini.

Menutup keterangannya, Bupati berharap seluruh proses CAT dapat berjalan kondusif. Langkah berani ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi persoalan tenaga non-ASN di Mappi, sehingga seluruh dedikasi yang telah diberikan selama ini mendapat pengakuan resmi dari negara.

Sumber: