REI Papua Selatan Targetkan 230 Unit Rumah Subsidi di 2026: Peluang Emas bagi MBR

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Papua Selatan terus menunjukkan tren yang menarik untuk disimak. Seiring dengan statusnya sebagai provinsi baru, pembangunan infrastruktur dan pemukiman menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan daerah. Sektor properti, khususnya rumah bersubsidi, kini menjadi tumpuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki aset pribadi di tengah dinamika ekonomi yang sedang berkembang.

Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) Papua Selatan melihat peluang ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mereka. Memasuki tahun 2026, para pengembang yang tergabung dalam asosiasi ini telah memasang target ambisius namun realistis untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Langkah ini merupakan kelanjutan dari upaya tahun sebelumnya yang menunjukkan performa cukup stabil meski dihadapkan pada berbagai dinamika lapangan.

Sepanjang tahun 2025 lalu, REI Papua Selatan mencatat keberhasilan merealisasikan pembangunan sebanyak 139 unit rumah KPR bersubsidi. Angka tersebut setara dengan 59 persen dari target yang telah ditetapkan pada periode tersebut. Walaupun belum mencapai angka maksimal, capaian ini dinilai sebagai fondasi yang kuat bagi para pengembang untuk memacu produktivitas di tahun berjalan ini.

Target dan Fokus Wilayah Pembangunan Untuk tahun 2026, REI Papua Selatan menargetkan pembangunan sekitar 230 unit rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ketua REI Papua Selatan, Clif Sentiti Tan, menjelaskan bahwa sejauh ini konsentrasi pembangunan memang masih berpusat di satu titik utama, yakni Kabupaten Merauke.

“Selama ini pembangunan FLPP hampir seluruhnya masih di Merauke. Untuk daerah lain di Papua Selatan, kami masih melihat perkembangan dan potensi pasarnya,” ujar Clif melalui sambungan telepon pada Senin, 2 Maret 2026.

Belum tersentuhnya kabupaten lain di wilayah Papua Selatan disebabkan oleh pertimbangan matang para pengembang mengenai situasi pasar dan kondisi wilayah. Merauke masih dianggap sebagai motor penggerak utama permintaan hunian saat ini.

Tantangan Geografis dan Cuaca Membangun pemukiman di wilayah paling timur Indonesia ini bukan tanpa hambatan. Clif mengungkapkan bahwa tantangan utama yang sering ditemui para pengembang di Merauke berkaitan erat dengan kondisi alam, mulai dari tekstur tanah hingga faktor cuaca yang sulit diprediksi.

“Tantangan utama pembangunan perumahan subsidi di Merauke adalah kondisi tanah yang berlumpur serta faktor cuaca. Pada musim hujan, distribusi material seperti batu dan pasir kerap mengalami kendala sehingga berdampak pada proses konstruksi,” jelasnya. Kondisi ini menuntut pengembang untuk memiliki manajemen logistik yang lebih tangguh agar jadwal serah terima unit tidak molor secara signifikan.

Potensi Pasar dan Dampak PSN Dari sisi penyerapan pasar, penjualan rumah subsidi di Papua Selatan memang diakui masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Tanah Papua. Namun, ada optimisme besar yang muncul seiring dengan bergulirnya Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah ini.

Kehadiran PSN diyakini akan menjadi trigger bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya memicu peningkatan jumlah penduduk dan daya beli. Kondisi ini diharapkan mampu mendongkrak tren permintaan rumah tinggal di masa depan. Menariknya, profil pembeli rumah subsidi kini mulai bergeser.

“Sebelumnya, mayoritas pembeli berasal dari sektor swasta,” kata Clif. Namun kini, pengguna rumah subsidi FLPP di Papua Selatan semakin beragam, mulai dari kalangan swasta hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

Harga dan Kemudahan Akses MBR Bagi masyarakat yang berminat, rumah subsidi FLPP di Papua Selatan saat ini dipasarkan dengan harga sekitar Rp240 juta per unit. Dengan persyaratan yang diklaim semakin mudah, peluang MBR untuk memiliki rumah sendiri kini terbuka semakin lebar.

Selain masalah teknis dan pasar, REI Papua Selatan juga memberikan perhatian khusus pada aspek sosial, terutama terkait isu hak ulayat yang kerap menjadi perdebatan dalam pembangunan lahan. Clif memastikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses pembebasan lahan untuk perumahan.

“Sebagai pengembang, kita harus sering berkoordinasi dan membangun komunikasi yang baik dengan pemilik hak ulayat,” pungkasnya. Komunikasi yang intensif dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan selaras dengan kearifan lokal tanpa hambatan hukum di kemudian hari.

Sumber: