Perketat Gerbang Laut Merauke: Wagub Papua Selatan Usulkan Pembangunan PLBN Pesisir di Torasi

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Keamanan wilayah perbatasan di Provinsi PAPUA SELATAN kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik di darat maupun laut, PAPUA SELATAN menjadi titik strategis yang memegang peranan vital bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, luasnya bentang alam dan perairan sering kali menjadi celah bagi aktivitas ilegal yang merugikan negara dan mengancam generasi muda.

Kekhawatiran terhadap kerentanan wilayah ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan penting antara Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN, Forkopimda, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda di Swissbel-hotel Merauke, Rabu (4/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, narasi mengenai penguatan gerbang batas negara menjadi poin krusial yang dibahas secara mendalam.

Wakil Gubernur PAPUA SELATAN, Paskalis Imadawa, secara progresif mengusulkan adanya terobosan baru dalam sistem pengawasan perbatasan. Ia mendorong agar pemerintah pusat melirik pembangunan infrastruktur pengawasan di wilayah perairan yang selama ini masih minim fasilitas formal lintas batas.

"Kalau boleh dibangun PLBN Pesisir di PAPUA SELATAN untuk kawasan perairan laut di Kampung Torasi, Kabupaten Merauke," ujar Paskalis di sela-sela sambutannya.

Usulan pembangunan PLBN Pesisir ini bukan tanpa alasan kuat. Paskalis membeberkan bahwa wilayah perairan laut Merauke kerap menjadi sasaran empuk praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Menurutnya, penguatan status keamanan di titik tersebut sudah sangat mendesak. Ia secara khusus meminta agar Pos Angkatan Laut yang saat ini berada di Torasi dapat ditingkatkan status dan fungsinya menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berbasis laut.

Selain ancaman terhadap sumber daya laut, posisi geografis PAPUA SELATAN yang terhubung dengan wilayah perairan Australia menjadikan kawasan ini sebagai jalur strategis internasional. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat ancaman nyata di jalur-jalur darat yang tersembunyi. Paskalis mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya "jalan tikus" atau jalur setapak ilegal yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan narkotika jenis ganja dari negara tetangga, Papua Nugini (PNG).

Meski menyadari adanya potensi resistensi dari warga setempat mengenai isu pengamanan, Paskalis menegaskan bahwa penambahan pos keamanan adalah langkah proteksi yang tidak bisa ditawar demi keselamatan masyarakat luas.

"Sudah pasti penambahan pos keamanan ini ditolak oleh masyarakat, tapi perlu ditambahkan karena banyak jalan tikus yang memudahkan akses masuk narkotika ke PAPUA SELATAN," tegasnya.

Melalui usulan ini, Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN berharap Komisi II DPR RI dapat membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat. Penguatan di Kampung Torasi melalui PLBN Pesisir dan penambahan pos-pos keamanan di jalur darat diharapkan mampu menutup ruang gerak para penyelundup, sekaligus menegaskan kehadiran negara di setiap jengkal wilayah perbatasan paling timur Indonesia.

Sumber: