Pemprov Papua Selatan Gelar FGD Penyusunan RAD SDGs 2025–2029: Langkah Konkret Wujudkan Pembangunan Berkelanju

MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Kick Off dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan pembangunan berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) periode 2025–2029.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2025, di Hotel Suny Day.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Melalui kebijakan tersebut, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) diwajibkan menyusun serta menetapkan dokumen RAD TPB bersama para bupati dan wali kota, dengan melibatkan berbagai pihak — mulai dari organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga filantropi.

Penyusunan RAD TPB bukan sekadar agenda administratif, melainkan menjadi pijakan utama untuk mengarahkan pembangunan Papua Selatan agar berjalan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Rencana Aksi Lima Tahun Menuju Pembangunan Papua Selatan yang Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa tujuan utama dari penyusunan RAD TPB/SDGs 2025–2029 meliputi empat sasaran besar. Pertama, menyusun dokumen rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan. Kedua, mengusulkan penetapan peraturan gubernur sebagai landasan hukum pelaksanaan RAD TPB/SDGs agar memiliki kekuatan mengikat.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya guna mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Tujuan keempat adalah membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis sebagai dasar kebijakan dan perbaikan program ke depan.

Dokumen ini nantinya akan menjadi panduan strategis bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merancang program yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.

Sekda Papua Selatan: Pentingnya Disiplin dan Sinergi dalam Menjalankan Program SDGs

Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menegaskan bahwa kegiatan FGD ini memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan provinsi selama lima tahun mendatang. Ia menekankan perlunya kedisiplinan dan kerja sama semua pihak agar perencanaan yang disusun tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi benar-benar terlaksana secara nyata.

“Pertemuan ini akan menentukan perencanaan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. Sehingga perlu ada peran aktif dari semua yang terlibat, juga termasuk kedisiplinan soal ketepatan waktu dan berpikir secara baik agar apa pun yang diprogramkan tidak menjadi sebuah kegagalan,” jelas Ferdinandus.

Ia menambahkan, diskusi yang dilakukan dalam forum FGD ini juga akan menyoroti isu penting terkait keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan di Papua Selatan.

“Lewat Focus Group Discussion (FGD) ini kita semua akan melihat keanekaragaman hayati, di dalamnya adalah pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Karena berbicara soal kemiskinan, bahwa kita di Papua Selatan masih banyak orang miskin. Sebab itu perlu ada upaya lewat program dari OPD terkait sehingga pengurangan angka kemiskinan bisa terwujud,” tegasnya.

Komitmen Pemerintah Daerah Menuju Papua Selatan yang Inklusif dan Sejahtera

Pelaksanaan FGD ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi SDGs di wilayahnya. Melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan, pemerintah berharap penyusunan RAD TPB/SDGs dapat menghasilkan kebijakan yang inklusif, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.

 

Dengan arah pembangunan yang terencana dan berlandaskan prinsip keberlanjutan, Papua Selatan diharapkan mampu tumbuh menjadi provinsi yang sejahtera, mandiri, serta berdaya saing tanpa meninggalkan kelestarian alam dan keseimbangan sosial.

Sumber: