Pemprov Papua Selatan Desak Polda Perketat Pengawasan Penyaluran BBM

MERAUKE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk memperketat pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayahnya. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan energi akibat aktivitas proyek strategis nasional dan potensi terjadinya praktik kecurangan di lapangan.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan lonjakan konsumsi BBM dalam beberapa bulan terakhir terjadi seiring dengan tumbuhnya aktivitas industri besar dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

“Kehadiran proyek-proyek besar di Papua Selatan telah mendongkrak konsumsi BBM secara signifikan. Kebutuhan ini bukan hanya untuk industri, tetapi juga untuk masyarakat,” ujar Gubernur Safanpo.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian menjadi kunci dalam menjaga ketersediaan serta ketertiban distribusi BBM di seluruh kabupaten di Papua Selatan.

Proyek Nasional Tingkatkan Kebutuhan energi

Kehadiran sejumlah proyek strategis nasional di Papua Selatan, seperti program swasembada pangan dan pengembangan perkebunan tebu untuk produksi bioetanol, turut memicu peningkatan kebutuhan energi secara besar-besaran.

Apolo menjelaskan, penggunaan alat berat seperti combine harvester untuk pengolahan hasil panen membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

Selain itu, sektor perkebunan yang tengah digarap dalam skala masif juga memperbesar kebutuhan pasokan energi harian. Walau sebagian besar perusahaan telah memiliki sistem distribusi sendiri, dampaknya tetap terasa terhadap ketersediaan BBM di pasar umum.

“Tanpa pengawasan yang baik, bisa saja terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan industri dan masyarakat,” jelasnya.

Cegah Antrean dan Kecurangan di SPBU

Pemprov Papua Selatan menilai pengawasan dari pihak kepolisian sangat penting untuk mencegah antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta menekan praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat dan negara.

“BBM yang masuk ke Papua Selatan bukan untuk industri saja, tetapi juga bagi kebutuhan masyarakat,” tegas Apolo Safanpo.

Dengan adanya pengawasan terpadu antara Pemprov dan Polda Papua, pemerintah berharap distribusi BBM berjalan tertib dan transparan. Upaya ini juga bertujuan menghindari penimbunan serta praktik curang yang kerap menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah.

“Kemudian bisa meminimalkan potensi kecurangan atau ketidakteraturan pendistribusian BBM,” tambahnya.

 

Pemprov Papua Selatan memastikan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan proyek-proyek strategis di Tanah Papua bagian selatan.

Sumber: