Hak Guna Usaha 1 Juta Hektare di Wanam Dikebut, Zulhas Pastikan Selesai Akhir Bulan

Jakarta – Pemerintah menargetkan penyelesaian perubahan tata ruang dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 1 juta hektare di kawasan Wanam, Merauke, Papua Selatan, pada akhir September 2025. Target tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai menggelar rapat percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Zulhas menjelaskan, rapat koordinasi melibatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri PPN Rachmat Pambudy, serta Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.

“Kami barusan rapat mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, tepatnya di Merauke, Wanam. Insha Allah semua perubahan tata ruang, surat-menyurat seperti HGU dan lain yang diperlukan, kita akan selesaikan akhir bulan ini,” kata Zulhas.

Ia menambahkan, percepatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan.
“Itu sudah diproses hampir satu tahun, belum jadi. Saya dapat Inpres baru tiga minggu lalu, mudah-mudahan akhir bulan sudah selesai semuanya,” jelasnya.

Proyek Strategis Nasional di Wanam

Kawasan Wanam ditetapkan sebagai salah satu titik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan berperan vital dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, sekaligus industri pertahanan. Melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare, Wanam diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional dengan dukungan infrastruktur bandara, pelabuhan, hingga jaringan irigasi.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pembangunan kawasan ini juga dikawal oleh Satgas Merah Putih, yang beranggotakan unsur TNI dan tokoh masyarakat lokal.
“Pengembangan Wanam tidak hanya berfokus pada sektor pangan dan energi, tetapi juga bagian penting memperkuat kedaulatan negara, yang dikerjakan putra-putri bangsa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Landasan hukum program ini tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan swasembada pangan, Energi, dan Air Nasional.

Lumbung Pangan, Energi, dan Pertahanan

Selain program cetak sawah, proyek di Wanam mencakup pengembangan energi terbarukan melalui biodiesel, pembangunan jalan penghubung Wanam–Boven Digoel sepanjang 130 kilometer, serta penguatan industri pertahanan nasional.

 

Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan Wanam bukan hanya sebagai pusat cadangan pangan, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang menopang kemandirian energi dan memperkuat sistem pertahanan negara.

Sumber: