Papua Selatan Catat Inflasi Tertinggi Nasional per Juli 2025

Papua Selatan Catat Inflasi Tertinggi Nasional per Juli 2025

BPS mencatat Papua Selatan mengalami inflasi tahunan tertinggi di Indonesia sebesar 5,45 persen per Juli 2025.--Istimewa.

Disway.id Papua SelatanBadan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai perkembangan inflasi nasional per Juli 2025. Hasilnya, Papua Selatan mencatat inflasi tahunan (year-on-year/YoY) tertinggi di Indonesia, mencapai 5,45 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 2,37 persen YoY.

“Secara tahunan seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Papua Selatan sebesar 5,45% YoY, dan terendah di Papua Barat 0,43% YoY,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers pada Jumat (1/8/2025).

Inflasi nasional sendiri mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 1,87 persen YoY. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan harga konsumen di sebagian besar wilayah Indonesia.

Dalam rilisnya, BPS mencatat bahwa seluruh dari 38 provinsi mengalami inflasi tahunan. Beberapa rincian inflasi berdasarkan wilayah lainnya adalah sebagai berikut:

  • Wilayah Sumatra: Inflasi tertinggi di Aceh sebesar 3,00%, terendah di Bengkulu sebesar 1,01%.

  • Wilayah Kalimantan: Inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 2,48%, terendah di Kalimantan Utara sebesar 1,99%.

  • Wilayah Jawa: Inflasi tertinggi di DI Yogyakarta sebesar 2,60%, terendah di Jawa Barat sebesar 2,03%.

  • Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Bali mencatat 3,16% dan NTT sebesar 3,03%.

Tingginya inflasi di Papua Selatan mengindikasikan adanya tekanan harga yang perlu dicermati, khususnya dari sektor pangan, energi, dan kebutuhan pokok lainnya. Meski tidak dijelaskan secara rinci oleh BPS dalam rilis ini, faktor geografis, distribusi logistik, dan daya beli masyarakat kerap menjadi variabel utama dalam lonjakan harga di wilayah timur Indonesia.

 

Dengan data ini, Papua Selatan menjadi sorotan utama dalam pembahasan inflasi nasional, sekaligus menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi dan pengendalian harga yang lebih terarah.

Sumber: