MBG 3B Papua Selatan: Program Makan Bergizi yang Masih Tertunda

disway.id Papua Selatan -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG 3B) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD seharusnya menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, ternyata program ini belum berjalan di beberapa provinsi, termasuk Papua Selatan.

Provinsi yang Belum Terlaksana

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengungkapkan bahwa MBG 3B belum terlaksana di delapan provinsi, salah satunya adalah Papua Selatan. Provinsi lainnya meliputi Bali, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.

*"Ada beberapa provinsi yang memang belum jalan untuk 3B-nya,"* ujar Wihaji.

Meskipun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini.

Upaya Sosialisasi dan Fasilitasi

Wihaji menegaskan bahwa pemerintah bersama Kepala Perwakilan BKKBN di masing-masing provinsi terus berupaya melakukan sosialisasi untuk memfasilitasi program MBG 3B.

"Ini beberapa yang memang belum tersentuh, semoga nanti segera bisa dilakukan intervensi lebih jauh," harapnya.

Dengan sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan program ini dapat segera diimplementasikan di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Capaian Program MBG 3B Secara Nasional

Hingga 25 Juni 2025, program MBG 3B telah menjangkau sekitar 9,11 juta penerima. Namun, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan.

• Ibu hamil: 15.345 penerima (5,93% dari target 259.078 orang)

• Ibu menyusui: 25.099 penerima (7,55% dari target 332.447 orang)

• Balita non-PAUD: 68.373 penerima (0,80% dari target 8,52 juta orang)

Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program ini benar-benar efektif.

Harapan ke Depan untuk Papua Selatan

Pelaksanaan MBG 3B di Papua Selatan dan provinsi lainnya yang tertinggal harus segera dioptimalkan. Program ini memiliki potensi besar untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta anak.

Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan hambatan dalam pelaksanaan program ini dapat segera diatasi.

Sumber: