DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Selatan. Hal ini menjadi sorotan utama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Selatan, Sunarjo, yang menegaskan pentingnya inovasi dan sinkronisasi kebijakan di setiap OPD.
Dalam sambutannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Roadmap Sistem Inovasi Daerah yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan di Hotel Sunny Day Inn, Merauke, Senin (6/10/2025), Sunarjo menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga mampu menerjemahkan peraturan daerah dan peraturan gubernur ke dalam kebijakan nyata di lapangan.
“Ini wajib hukumnya. Saat dilakukan audit internal, yang pertama kali ditanyakan adalah dasar regulasi pelaksanaan tugas. Karena itu, setiap OPD harus memiliki payung hukum yang jelas,” tegas Sunarjo.
Menurutnya, sebagai daerah otonomi baru (DOB), Papua Selatan membutuhkan sistem perencanaan yang matang agar bisa sejajar dengan provinsi lain. Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan ketepatan dalam penyusunan kebijakan berbasis data.
Sunarjo juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“RTRW adalah induk dari seluruh perencanaan. Namun, dalam konteks Papua Selatan, pembahasan RTRW masih harus merujuk pada RTRW nasional yang telah menetapkan 12 program strategis prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk ketahanan pangan dan swasembada bioetanol serta gula,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak terlepas dari pengelolaan data primer dan sekunder yang akurat.
“Ketika apatis terhadap data, itu tanda-tanda kegagalan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang berpijak pada data,” ujarnya menekankan.
Selain itu, Sunarjo mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi guna melahirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Inovasi daerah bisa berasal dari berbagai sektor — sosial budaya, teknologi, maupun peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Misalnya di bidang pendidikan, perlu ada inovasi dalam metode pembelajaran atau penguatan literasi lokal,” tambahnya.
FGD yang diinisiasi oleh Bapperida Papua Selatan ini turut dihadiri perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, anggota DPRP, serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Merauke. Kehadiran para akademisi diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Bapperida menargetkan penyusunan roadmap inovasi daerah yang konkret dan terukur, sekaligus menjadi panduan strategis pembangunan jangka panjang Papua Selatan. FGD tersebut juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyatukan gagasan dan mencari solusi inovatif dalam mempercepat kemajuan wilayah paling selatan di Tanah Papua ini.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, Papua Selatan diharapkan mampu menciptakan sistem inovasi daerah yang berkelanjutan, berbasis data, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.