Sinergi BPKP dan Pemprov Papua Selatan: Tingkatkan Pengawasan untuk Pembangunan Berkualitas

disway.id Papua Selatan -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Kolaborasi ini semakin menguat setelah Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menerima tim BPKP Papua untuk mempresentasikan hasil evaluasi kinerja Pemprov dan empat kabupaten di wilayah Papua Selatan. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus menyusun strategi perbaikan ke depan.

Hasil Evaluasi BPKP sebagai Bahan Refleksi Agustinus menegaskan bahwa hasil evaluasi BPKP harus menjadi catatan bersama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat. "Kedepannya, kami akan mengusulkan instruksi gubernur agar seluruh OPD dan Inspektorat melakukan evaluasi internal berdasarkan temuan BPKP," ujarnya.

Ia juga menyadari bahwa Pemprov tidak bisa bekerja sendiri. "Kami membutuhkan dukungan BPKP Papua, baik melalui bimbingan teknis (bimtek), kerjasama, atau sistem pengawasan yang lebih terstruktur," tambah Agustinus.

Mencegah Potensi Pelanggaran dengan Pendampingan BPKP Salah satu poin krusial yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya pencegahan pelanggaran sebelum berujung pada tindakan korupsi. "Kami ingin BPKP tidak hanya memberikan evaluasi, tetapi juga arahan teknis agar kesalahan serupa tidak terulang," jelas Agustinus.

Harapannya, dengan pendampingan dari BPKP, Pemprov Papua Selatan dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah dan menyusun solusi yang tepat. "Kerjasama ini akan membantu kami memperbaiki kinerja sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan," tegasnya.

Komitmen Jangka Panjang untuk Tata Kelola yang Lebih Baik Kolaborasi antara BPKP dan Pemprov Papua Selatan diharapkan tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi juga menjadi langkah awal untuk sistem pengawasan yang lebih kuat. Dengan pendekatan preventif, potensi penyimpangan dapat diminimalisir sebelum berkembang menjadi masalah serius.

"Kami berharap BPKP terus mendampingi kami, baik dalam pengawasan maupun peningkatan kapasitas SDM, agar pembangunan di Papua Selatan semakin transparan dan akuntabel," tutup Agustinus.

Kesimpulan Sinergi antara BPKP dan Pemprov Papua Selatan menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan setiap temuan evaluasi dapat ditindaklanjuti dengan solusi tepat, sehingga pembangunan di Papua Selatan berjalan lebih efektif dan bebas dari penyimpangan.