disway.id Papua Selatan -- Suasana rapat antara Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dengan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) Sabtu (5/7) terasa berbeda. Di tengah maraknya aksi unjuk rasa pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang gagal seleksi CPNS 2024, Gubernur Apolo memaparkan strategi jitu: pendaftaran ulang CPNS sebagai alternatif dari optimalisasi formasi kosong.
200 Formasi yang Mengundang Dilema Dari total 1.000 kuota CPNS 2024 untuk Papua Selatan, tersisa 200 formasi yang belum terisi. Pemerintah pusat sebenarnya meminta optimalisasi mengisi kekosongan dari peserta yang sudah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun, Gubernur Apolo menolak opsi ini. "Optimalisasi hanya menguntungkan yang sudah lulus, sementara yang gagal sejak awal tetap tak kebagian," tegasnya. Solusinya? Pendaftaran ulang memberi kesempatan baru bagi OAP yang tersisih untuk mengikuti seleksi kembali tanpa mengganggu hak peserta yang sudah lulus. Langkah Konkret ke Jakarta Gubernur Apolo tak hanya berwacana. Pada 10 Juli 2025, ia akan bertemu MenPAN-RB di Jakarta, didampingi tiga perwakilan pencaker OAP yang kerap berdemonstrasi. "Mereka perlu dengar langsung keputusan pusat," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa SK bagi yang sudah lulus (termasuk OAP) tetap sah, sementara kuota tambahan akan diperjuangkan untuk yang belum lulus. Masalah Rekomendasi dan Usulan Kuota Baru Ketua MRPS Damianus Katayu menyoroti 13 peserta yang dianggap tidak memenuhi kriteria OAP namun dinyatakan lulus. MRPS akan verifikasi ulang, karena syarat OAP harus melibatkan orang tua kandung atau keluarga asli Papua. Katayu juga mengusulkan:"Afirmasi berlebihan bisa rugikan kualitas. Anak Papua harus siap bersaing," tegasnya. Jalan Berliku Menuju Keadilan Pertemuan yang dihadiri Rektor Universitas Musamus Merauke hingga mantan Bupati Merauke ini mencerminkan kompleksitas masalah. Gubernur Apolo berusaha menyeimbangkan: