794 CPNS Papua Selatan Datangi Gubernur, Minta Kepastian SK yang Tertunda

disway.id Papua Selatan -- Sebanyak 794 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Papua Selatan formasi 2024 berbondong-bondong mendatangi Kantor Pemprov setempat pada Jumat (4/7/2025). Mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, untuk meminta kejelasan mengenai waktu penyerahan Surat Keputusan (SK) yang terus mengalami penundaan.

Para CPNS terlihat serius dengan mengenakan seragam hitam-putih lengkap dengan atribut Aparatur Sipil Negara (ASN), menandakan kesiapan mereka menjalankan tugas. Namun, hingga kini, belum ada kepastian kapan SK tersebut akan diterbitkan.

Penundaan Berkali-kali, CPNS Minta Kejelasan

Sebastiana P. B. Awok, Koordinator Lapangan aksi tersebut, menjelaskan bahwa penundaan SK sudah terjadi beberapa kali. Awalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan tanggal 1 Juni sebagai waktu penerbitan, kemudian diundur ke 1 Juli, lalu 4 Juli. Namun, hingga hari ini, SK tersebut belum juga turun.

"Kami butuh kepastian. Sudah terlalu banyak penundaan, dan kami ingin tahu kapan benar-benar bisa mulai bekerja," ujar Sebastiana di Merauke.

Dari total 794 CPNS, sebanyak 610 di antaranya adalah Orang Asli Papua (OAP), sementara 187 orang merupakan non-OAP. Mereka telah melalui seluruh tahapan seleksi sejak Juli 2024 hingga Februari 2025, termasuk 

 

(SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Gubernur: Proses Sudah Final, Tunggu Arahan Kemenpan RB

Gubernur Apolo Safanpo menegaskan bahwa seluruh proses seleksi telah selesai dan dinyatakan final oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Namun, penerbitan SK sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Sebagai Gubernur, saya tidak punya wewenang membatalkan atau mempercepat keputusan menteri. Yang bisa membatalkan hanya menteri itu sendiri, atasan menteri, atau keputusan pengadilan," jelas Apolo.

Ia meminta para CPNS bersabar karena proses selanjutnya masih dalam pengawasan Kemendagri dan Kemenpan RB. Apolo juga telah mengajukan permohonan hearing dengan Menpan RB pada 10 Juli 2025.

"Kami akan ke Jakarta tanggal 9 Juli, bertemu menteri tanggal 10, dan langsung kembali ke Papua Selatan untuk melanjutkan proses sesuai arahan," tambahnya.

Dengan adanya janji pertemuan ini, diharapkan para CPNS Papua Selatan segera mendapatkan kepastian yang mereka tunggu-tunggu.