DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Langkah pemerintah dalam mengakselerasi infrastruktur pendukung ketahanan pangan nasional di Tanah Papua kini berhadapan dengan tantangan pengelolaan anggaran. Upaya menghadirkan konektivitas udara di kawasan produksi strategis harus diselaraskan dengan kebutuhan operasional mendasar yang tidak kalah krusial.
Kondisi ini dialami langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tengah menghadapi kesulitan pendanaan dalam proyek pembangunan Bandara Wanam dan pembenahan Bandara Mopah. Kedua infrastruktur penerbangan di Merauke, Papua Selatan tersebut diproyeksikan sebagai penyokong utama kawasan swasembada pangan nasional, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Namun di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub justru masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran untuk menutupi kebutuhan operasional harian hingga jaminan keselamatan penerbangan. Situasi ini memicu sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilai belanja bersifat wajib—seperti pemeliharaan infrastruktur yang ada, keselamatan, hingga gaji pegawai—harus ditempatkan di posisi paling atas dibanding proyek yang masih bisa digarap secara bertahap.
Dilema Pagu Anggaran dan Kebutuhan Operasional
Berdasarkan pemaparan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, pagu indikatif Ditjen Perhubungan Udara pada 2027 tercatat sebesar Rp5,29 triliun. Dari total dana tersebut, alokasi untuk belanja modal infrastruktur konektivitas yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ditetapkan sebesar Rp799,8 miliar untuk sejumlah bandara, termasuk Bandara Wanam dan Bandara Mopah.
Secara spesifik, porsi anggaran yang dialokasikan untuk kedua bandara penunjang lumbung pangan di Merauke tersebut mencapai Rp471,7 miliar. Meski demikian, alokasi tersebut berada di tengah bayang-bayang defisit operasional. Ditjen Perhubungan Udara masih mengalami keterbatasan dana untuk memenuhi pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta perawatan fasilitas penerbangan.
"Hal ini berpotensi adanya kekurangan anggaran khusus untuk pembayaran gaji PPPK dan ASN baru serta biaya operasional layanan perkantoran," ujar Lukman.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp2,93 triliun. Kebutuhan tambahan ini rencananya dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana bandar udara, rehabilitasi fasilitas penerbangan, rekondisi kendaraan PKP-PK, alat bantu visual penerbangan, peralatan keamanan penerbangan, hingga menutup kekurangan dana pelayanan penerbangan perintis yang mencapai Rp344,3 miliar.
Hingga saat ini, Ditjen Perhubungan Udara belum memberikan kepastian apakah alokasi yang tersedia akan digeser atau ditata ulang untuk menutupi kebutuhan mendesak tersebut.
DPR Tekankan Skala Prioritas dan Skema Multiyears
Menanggapi keterbatasan ini, Komisi V DPR meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali porsi anggaran infrastruktur pendukung lumbung pangan tersebut. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan bahwa pemenuhan operasional dan keselamatan penerbangan yang beroperasi sehari-hari memiliki urgensi lebih tinggi ketimbang memaksakan proyek baru yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun.
Lasarus tidak menampik pentingnya pengerjaan Bandara Wanam sebagai bagian dari proyek strategis pemerintah. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pembiayaannya dapat disesuaikan karena sejak awal dirancang menggunakan skema multiyears (tahun jamak). Ia menekankan, sekalipun program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pegawai harus tetap didahulukan.
“Mau inpres, mau enggak inpres, kan uang negara itu uang rakyat. Pegawai rakyat kan. Jangan mengutamakan inpres terus rakyat nggak makan. Inpres kan harus mensejahterakan rakyat,” tegasnya.
Lasarus menekankan bahwa pos anggaran negara semestinya dialirkan terlebih dahulu untuk belanja yang tidak dapat ditunda.
"Gaji pegawai itu tidak bisa ditunda, tapi Wanam itu bisa ditunda," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Bandara Wanam atau infrastruktur baru lainnya jangan sampai mengorbankan aspek keselamatan udara dan pelayanan publik yang sedang berjalan. Lasarus turut meminta perhatian lebih terhadap bandara-bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub yang memerlukan rehabilitasi serta peningkatan kapasitas demi menjaga kelancaran layanan.
Fungsi Wanam dalam Ekosistem Logistik dan Konektivitas
Secara perencanaan, kawasan Wanam seluas 263.984 hektare memang disiapkan pemerintah sebagai salah satu titik pusat pengembangan food estate. Wilayah ini diproyeksikan menjadi sentra cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah 1 juta hektare, yang mencakup komoditas beras, tebu, singkong untuk etanol, hingga kelapa sawit. Integrasi kawasan ini juga mencakup pembangunan pelabuhan, irigasi, jalan penghubung Wanam-Boven Digoel sepanjang 130 kilometer, pengembangan biodiesel, hingga penguatan industri pertahanan.
Saat ini, arus distribusi logistik ke Wanam masih bergantung pada Pelabuhan Merauke. Kehadiran pelabuhan dan bandara yang lebih dekat diharapkan mampu memangkas biaya logistik sekaligus menjaga rantai dingin hasil pangan.
Walau begitu, dari sudut pandang efisiensi moda, pengamat penerbangan sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Ekosistem Transportasi Udara, Aris Wibowo, menilai angkutan pangan pada dasarnya lebih efisien jika mengandalkan moda laut atau darat.
"Kalau untuk logistik, laut biasanya lebih dominan dan lebih diutamakan ketimbang udara," katanya.
Meski demikian, Aris menilai investasi fasilitas penerbangan di kawasan tersebut tetap beralasan apabila fungsinya diperluas untuk mendorong konektivitas wilayah, pelayanan publik, pendidikan, dan mobilitas ekonomi secara umum.
“Misalnya, untuk mendatangkan alat-alat pendidikan, kemudian mendatangkan dosen dari luar kota yang jauh. Saya rasa bandara lebih worth untuk dibangun,” tuturnya.