Dominasi Pelamar Luar di CPNS 2024, Wagub Papua Selatan Protes ke Kemenpan RB

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Isu pemerataan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) kini tengah menjadi perbincangan hangat. Pasca-pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, Provinsi PAPUA SELATAN menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Hal ini dipicu oleh besarnya jumlah pelamar dari luar wilayah yang berhasil mengisi kursi birokrasi di provinsi tersebut.

Munculnya wajah-wajah baru dalam sistem pemerintahan daerah dalam skala besar menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Jika tidak disikapi dengan bijak, kondisi ini berpotensi memicu gesekan dan kecemburuan sosial. Aspirasi masyarakat lokal yang merasa haknya untuk membangun tanah kelahiran kian terhimpit menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

Wakil Gubernur PAPUA SELATAN, Paskalis Imadawa, secara proaktif menyampaikan keresahan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Dalam pertemuan di Jakarta baru-baru ini, ia berdialog langsung dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, untuk memaparkan kondisi di lapangan serta data ketimpangan asal daerah para peserta yang dinyatakan lulus.

“Dari 700 lebih yang sudah diterima itu, rata-rata bukan anak PAPUA SELATAN. Ini yang menimbulkan ketidakharmonisan di PAPUA SELATAN dan memicu kecemburuan,” tegas Paskalis Imadawa saat memberikan keterangan terkait dampak sosial dari hasil seleksi tersebut.

Persoalan Transisi dan Kuota Tersisa

Berdasarkan data yang ada, dari total 1.000 formasi yang dibuka untuk Provinsi PAPUA SELATAN, sebanyak 700 formasi telah terisi. Namun, fakta bahwa sebagian besar posisi tersebut justru dimenangkan oleh peserta dari luar daerah memunculkan tanda tanya besar mengenai skema keberpihakan yang sebelumnya diharapkan dapat mengutamakan sumber daya manusia lokal.

Kondisi ini semakin kompleks mengingat masih terdapat sisa 206 formasi yang belum terisi. Kuota sisa inilah yang kini menjadi tumpuan harapan bagi anak-anak asli PAPUA SELATAN. Mereka menuntut keadilan agar formasi tersebut diberikan sepenuhnya kepada pelamar lokal sebagai bentuk nyata otonomi daerah. Di sisi lain, Imadawa menilai polemik ini tak lepas dari waktu pengumuman hasil seleksi yang kurang ideal.

“Pengumuman kelulusan 700 lebih itu sudah keluar sebelum kami dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Februari lalu. Sekarang justru saya dan gubernur seolah-olah dikambinghitamkan,” ungkapnya menyayangkan situasi transisi tersebut.

Sorotan Terhadap Koordinasi birokrasi

Selain permasalahan sistem rekrutmen secara umum, Paskalis Imadawa juga mengungkap adanya kendala komunikasi di internal birokrasi daerah sebelumnya. Ia menyatakan ketidakpuasannya terhadap proses yang berjalan, terutama terkait minimnya koordinasi antara pimpinan daerah dengan pejabat teknis yang menangani kepegawaian di masa tersebut.

Imadawa secara terbuka mengakui bahwa hingga kini belum pernah ada komunikasi formal dengan mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi PAPUA SELATAN, Albert Rapami.

“Sampai hari ini saya belum pernah berjabat tangan dengan beliau itu. Saya terus terang merasa tidak puas, karena dari kuota 700 lebih CPNS tahun 2024, kebanyakan yang lulus adalah orang luar PAPUA SELATAN,” pungkasnya.

Situasi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk lebih cermat dalam menyusun regulasi penerimaan ASN di wilayah otonomi khusus. Keberpihakan pada masyarakat lokal bukan sekadar soal pemenuhan kuota, melainkan langkah krusial untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial di masa depan.

Sumber: