20 SPPG di Papua Selatan Resmi Berizin, BGN Akselerasi Program MBG Wilayah Timur

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Upaya pemerataan dan penguatan gizi masyarakat di pelosok Indonesia terus menunjukkan progres nyata. Di wilayah paling timur tanah air, pemenuhan infrastruktur penunjang layanan gizi kini memasuki babak baru seiring diterbitkannya legalitas operasional bagi puluhan unit pelayanan di tingkat daerah. Langkah strategis ini menjadi fondasi utama dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan secara efektif, terukur, serta memenuhi standar operasional yang ketat.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua Selatan kini telah resmi mendapatkan izin operasional. Kehadiran puluhan unit pelayanan ini tersebar di beberapa kabupaten strategis, di mana Kabupaten Merauke menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yaitu 14 SPPG. Sementara itu, wilayah Kabupaten Asmat diperkuat oleh empat SPPG, disusul Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel yang masing-masing memiliki satu SPPG.

Penerbitan izin ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pasokan gizi masyarakat, mengingat setiap unit pelayanan wajib memenuhi berbagai standardisasi teknis sebelum diperbolehkan melayani publik. Salah satu aspek vital yang menjadi perhatian utama dalam proses verifikasi operasional ini adalah ketersediaan serta kelayakan sarana pengelolaan lingkungan, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Sebelumnya, penataan aspek teknis lingkungan sempat membuat beberapa unit harus menghentikan aktivitasnya sementara waktu. Namun, evaluasi berkelanjutan yang dilakukan BGN berhasil menyelesaikan kendala tersebut. Tiga unit SPPG yang sempat dikenakan status penangguhan (suspensi) akibat masalah kelengkapan IPAL, saat ini dilaporkan telah memenuhi kriteria kelayakan dan diizinkan kembali untuk beroperasi penuh.

Koordinator SPPG Regional Papua Selatan, Sadika Nur Hidayah menjelaskan, dari total 20 SPPG yang tercatat, kini seluruh unit yang sempat terkendala teknis telah menyelesaikan masa penangguhannya.

“Untuk yang suspensi sendiri, kita saat ini sudah terbuka semua, jadi sudah tidak ada SPPG yang tersuspensi,” ujarnya.

Meski seluruh status pemblokiran sementara telah dicabut, BGN tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melepas operasional setiap unit ke lapangan. Dari keseluruhan fasilitas yang ada, BGN masih menahan izin operasional satu SPPG untuk pembenahan lebih rinci. Unit tersebut adalah SPPG Merauke Malind Padang Raharja, yang jadwal peresmiannya terpaksa ditunda kendati fasilitas fisiknya sudah dinilai siap.

Penundaan peluncuran SPPG Merauke Malind Padang Raharja dilakukan karena terdapat beberapa poin pemeriksaan internal yang masih membutuhkan penelusuran mendalam. Langkah verifikasi lanjutan ini tetap diambil oleh pihak BGN, meskipun hasil peninjauan awal terhadap kondisi bangunan, kesiapan kelengkapan infrastruktur, hingga sistem IPAL di lokasi tersebut sebenarnya telah dinyatakan lengkap.

Alhasil, seremoni peresmian dan peluncuran layanan gizi di Provinsi Papua Selatan difokuskan pada dua unit yang telah memenuhi seluruh tahapan tanpa catatan, yakni SPPG Merauke Kelapa Lima dan SPPG Merauke Kelapa Lima 2.

Pihak Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa peresmian dua unit layanan di Merauke tersebut menjadi bagian dari momentum penting pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digelar secara serentak di seluruh jangkauan wilayah Indonesia Timur.

Sumber: