Pentingnya Data OAP Terpilah dalam Perencanaan Pembangunan Papua Selatan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Langkah strategis tengah gencar dipacu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) PAPUA SELATAN demi membenahi arah kebijakan daerah. Fondasi utama yang kini menjadi fokus perhatian adalah pembenahan dan penguatan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI). Langkah ini diambil karena ketepatan arah pembangunan sangat bergantung pada seberapa valid informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Tanpa pemetaan yang jelas, berbagai program yang dirancang berisiko meleset dari target. Oleh karena itu, ketersediaan data yang komprehensif bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan pijakan utama dalam mengeksekusi setiap kebijakan publik. Melalui integrasi data yang solid, Pemprov PAPUA SELATAN ingin memastikan setiap rupiah dan program yang dialokasikan benar-benar menyasar sektor yang membutuhkan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda PAPUA SELATAN, Agustinus Joko Guritno, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Jumat, mengatakan data menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan kebutuhan pembangunan, termasuk dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah tersebut.

"Dengan demikian penyediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan akan dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan," katanya.

Prioritas utama dari penataan data ini mengarah pada perlindungan serta pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP). Kebijakan afirmatif bagi masyarakat lokal tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh data terpilah yang presisi dan memadai.

Menurut Joko, salah satu hal penting adalah "pembungaan" dan perlindungan serta pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), sehingga untuk dapat melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran maka dibutuhkan data OAP yang akurat dan terpilah.

"Data terpilah sangat penting guna mengetahui kondisi, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat OAP di berbagai bidang," ujarnya.

Keberadaan basis data yang tertata rapi akan membuka gambaran utuh mengenai realitas di lapangan. Mulai dari dinamika ekonomi, pemetaan kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, hingga perlindungan adat dan kondisi geografis wilayah.

Dia menjelaskan dengan tersedianya data yang baik maka pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan secara lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Selain itu, mampu menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan kondisi wilayah," katanya lagi.

Sebagai langkah konkret untuk menyelaraskan pemahaman antar-instansi, Pemprov PAPUA SELATAN menggelar agenda workshop penyusunan rencana aksi dan pembahasan daftar data. Forum ini dirancang untuk menyatukan standar pengelolaan data sektoral, data statistik, hingga data spesifik mengenai OAP di seluruh wilayah PAPUA SELATAN.

Dia menambahkan dengan demikian pihaknya berharap melalui kegiatan workshop penyusunan rencana aksi dan pembahasan daftar data menjadi wadah untuk menyatukan mengenai kebijakan serta standar pengelolaan data termasuk penyediaan data sektoral, data statistik, dan data terpilah OAP di PAPUA SELATAN.

Sumber: