Memperkuat Kedaulatan dari Dapur: Rencana Pembangunan Pusat Gizi di Perbatasan Yetetkun

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Membangun kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan tidak melulu soal penjagaan garis teritorial atau kemegahan gedung lintas batas. Di ufuk timur Indonesia, tepatnya di PAPUA SELATAN, sebuah narasi baru tentang kesejahteraan sedang dirajut. Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kini tengah mengarahkan pandangannya pada aspek paling mendasar dari ketahanan manusia: pemenuhan gizi masyarakat.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun yang menjadi garda depan Indonesia–Papua Nugini, diusulkan menjadi lokasi strategis bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai respons konkret atas kebutuhan masyarakat di wilayah kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap asupan nutrisi berkualitas.

Rencana ini bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik, melainkan sebuah manifestasi dari program Makan Bergizi Gratis yang diusung pemerintah pusat. Dengan kehadiran "dapur raksasa" di beranda negara, diharapkan standar hidup masyarakat perbatasan dapat terkerek naik melalui intervensi kesehatan yang nyata dan berkelanjutan.

SPPG Yetetkun: Nutrisi untuk Pelajar hingga Masyarakat Umum

Sekretaris BNPP, Makhruzi Rahman, menjelaskan bahwa urgensi pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun didasari oleh kondisi geografis dan sosial ekonomi setempat. Program ini dirancang dengan cakupan luas, menyasar berbagai elemen masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan kesehatan.

Target utama dari layanan gizi ini meliputi:

• Kelompok Prioritas: Pelajar sekolah dan ibu hamil sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.

• Akses Publik: Masyarakat umum yang diperbolehkan menyantap makanan bergizi secara langsung di lokasi produksi.

Makhruzi (10/02/2026) menekankan bahwa keterlibatan warga lokal adalah kunci. Selain memberikan asupan gizi, proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk setempat sebagai tenaga kerja di SPPG, sehingga roda ekonomi di perbatasan dapat berputar lebih kencang.

Dukungan Parlemen: Gizi sebagai Fondasi SDM

Gayung bersambut, usulan BNPP ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menilai bahwa wilayah perbatasan sudah sepatutnya mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Mantan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Aher ini memandang bahwa pemenuhan gizi adalah investasi yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, PLBN harus berevolusi dari sekadar simbol administratif menjadi pusat pelayanan kesejahteraan.

“Wilayah perbatasan harus menjadi prioritas pembangunan. Pemenuhan gizi adalah fondasi utama kualitas sumber daya manusia. Kehadiran SPPG di PLBN Yetetkun akan memperkuat fungsi perbatasan, bukan hanya sebagai simbol kedaulatan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan kesejahteraan,” tegas Kang Aher saat memberikan keterangan.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat yang diusung dalam rencana tersebut. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal, rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas negara akan meningkat, sekaligus memperkuat daya tahan sosial-ekonomi mereka.

Komitmen Koordinasi dan Implementasi

Meskipun rencana ini terlihat menjanjikan, tantangan administrasi kewilayahan di tanah Papua tetap menjadi perhatian. BNPP telah menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi audiensi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta lembaga teknis terkait guna menuntaskan segala urusan birokrasi.

Ahmad Heryawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, memastikan bahwa pihaknya dari Fraksi PKS akan terus mengawal sinergi lintas kementerian ini. Pengawalan ini bertujuan agar pembangunan SPPG di Yetetkun berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak instan bagi kualitas hidup warga.

Harapannya, dalam waktu dekat, dapur bergizi di PLBN Yetetkun tidak lagi sekadar rencana di atas kertas, melainkan menjadi realitas yang menghidupi dan menguatkan raga masyarakat di batas negeri.

Sumber: