Wujudkan Hak Kesehatan di Tapal Batas: Urgensi Rumah Sakit Internasional di Papua Selatan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Kesehatan bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan hak asasi paling fundamental yang harus dirasakan oleh setiap warga negara, termasuk mereka yang bermukim di beranda terdepan Nusantara. Di Provinsi PAPUA SELATAN, isu pemenuhan hak kesehatan kini tengah menjadi sorotan tajam. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini (PNG), ketersediaan fasilitas medis yang mumpuni menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa lagi ditunda.

Selama ini, masyarakat di ufuk timur Indonesia tersebut kerap menghadapi tantangan besar saat membutuhkan penanganan medis serius. Keterbatasan prasarana memaksa banyak pasien harus dirujuk ke wilayah yang sangat jauh, mulai dari Makassar, pulau Jawa, hingga ke luar negeri. Kondisi ini memicu munculnya aspirasi kuat dari berbagai lapisan masyarakat agar pemerintah pusat segera menghadirkan RS standar internasional di wilayah Merauke dan sekitarnya.

Urgensi ini semakin menguat dalam kegiatan penguatan kapasitas (capacity building) HAM bagi ASN di lingkungan Dinas Kesehatan serta Biro Hukum Pemprov PAPUA SELATAN yang digelar di Merauke pada Rabu (4/2). Kegiatan tersebut menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur medis kelas dunia adalah kunci untuk memastikan masyarakat adat dan penduduk setempat mendapatkan hak dasar mereka secara layak.

Tenaga Ahli Kementerian HAM, Gabriel Goa, menekankan bahwa status PAPUA SELATAN sebagai wilayah perbatasan memberikan nilai strategis bagi pembangunan fasilitas kesehatan. "Kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di PAPUA SELATAN sangat dibutuhkan guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan yang merupakan hak asasi paling fundamental. Selain itu, kebutuhan rumah sakit dimaksud penting mengingat PAPUA SELATAN berada di tapal batas Indonesia dan negara tetangga Papua Nugini," ungkap Gabriel di Jakarta, Selasa (10/2).

Aspirasi dari Jantung Perbatasan Sota

Permintaan akan pembangunan RS standar internasional ini bukan sekadar kajian di atas kertas, melainkan murni suara hati dari masyarakat bawah. Saat Gabriel Goa mengunjungi Sota wilayah tapal batas RI dan Papua Nugini—pada Kamis dan Jumat (5-6/2), kerinduan warga akan fasilitas medis yang lengkap sangat terasa.

"Dari hasil diskusi dan aspirasi masyarakat, saat ini mereka sangat membutuhkan sebuah rumah sakit berstandar internasional di PAPUA SELATAN. Permintaan warga ini beralasan mengingat provinsi ini menjadi salah satu wilayah Program Strategis Nasional Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," jelas tokoh muda yang sempat lama menetap di Jerman tersebut.

Mendorong Pelayanan Maksimal di Wilayah Strategis

Kondisi pelayanan kesehatan di PAPUA SELATAN saat ini memang dinilai masih kurang maksimal akibat minimnya prasarana penunjang. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PAPUA SELATAN, dr. Benedicta CH Rahagiar, MARS, turut menyuarakan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur medis di wilayahnya.

Menurut dr. Benedicta, kehadiran RS standar internasional di Merauke akan mengubah peta pelayanan kesehatan di PAPUA SELATAN secara signifikan. "Pelayanan kesehatan di PAPUA SELATAN sejauh ini masih kurang maksimal mengingat prasarana rumah sakit belum memadai dan masih rujukan ke Makassar, Jawa bahkan luar negeri. Jika sudah ada rumah sakit standar internasional di Merauke akan sangat membantu untuk pemenuhan HAM atas kesehatan bagi Masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat mendengar langsung keluhan ini dan memberikan jawaban nyata melalui kebijakan pembangunan. Hal ini penting agar masyarakat adat di PAPUA SELATAN merasa negara hadir di sisi mereka melalui layanan kesehatan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia, bahkan dunia.

"Kami juga berharap agar Bapak Presiden dapat mendengar dan menjawab kerinduan masyarakat dengan kehadiran rumah sakit berstandar internasional sehingga dapat melayani masyarakat PAPUA SELATAN, terutama masyarakat adat di provinsi ini," tutup dr. Benedicta.

Sumber: