Menteri PU Tinjau Proyek DOB Papua Selatan: Infrastruktur Salor Harus Bebas Banjir

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Membangun sebuah pusat pemerintahan di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan sekadar mendirikan gedung-gedung megah, melainkan tentang bagaimana menciptakan kawasan yang fungsional dan tahan lama. Hal inilah yang menjadi fokus utama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, saat menginjakkan kaki di Bumi Cendrawasih untuk melihat dari dekat perkembangan infrastruktur di sana.

Pada Minggu (8/2/2026), Menteri Dody meninjau langsung progres pembangunan KPP Provinsi PAPUA SELATAN yang terletak di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan pemerintahan baru ini tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga mengedepankan kualitas dan aspek keberlanjutan infrastruktur bagi masyarakat lokal.

Selama peninjauan, fokus utama yang menjadi sorotan adalah manajemen air di kawasan pusat pemerintahan. Meskipun wilayah Merauke dikenal memiliki karakteristik tanah yang relatif kering, dinamika perubahan cuaca global saat ini menuntut perencanaan yang lebih matang. Menteri Dody memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak meremehkan pembangunan sistem pembuangan air.

“Saya titip kepada jajaran Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, drainasenya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai ketika hujan turun justru menimbulkan genangan. Walaupun daerah ini dikenal relatif kering, kita tetap harus antisipasi karena pola cuaca sekarang berubah-ubah," ujar Menteri Dody dalam keterangan pers yang dirilis Senin (9/2/2026).

Menurutnya, pengawasan dan pemeliharaan sistem drainase harus menyatu dengan seluruh proses pembangunan. Jika sistem ini gagal mengantisipasi curah hujan, maka fungsi optimal pusat pemerintahan akan terganggu dalam jangka panjang.

Fasilitas Lengkap dan Progres Signifikan

Pembangunan KPP Provinsi PAPUA SELATAN di Salor mencakup berbagai gedung vital dan infrastruktur pendukung, antara lain:

• Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

• Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap dengan jaringan perpipaan.

• Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

• Land Development yang meliputi penataan lahan, drainase, utilitas dasar, hingga aksesibilitas kawasan.

Menteri Dody mengapresiasi capaian tim di lapangan yang menunjukkan progres signifikan sejak proyek ini dimulai pada tahun 2024. Selain fokus pada gedung pemerintahan, ia memastikan bahwa aksesibilitas menuju kawasan ini juga menjadi prioritas. Beberapa ruas jalan yang saat ini belum tertangani akan diselesaikan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2026 demi mendukung konektivitas yang lebih baik.

Meninjau Kawasan Swasembada Pangan

Tak hanya berhenti di pusat pemerintahan, rangkaian kunjungan kerja di Merauke ini juga menyentuh aspek ketahanan nasional. Menteri Dody melanjutkan perjalanannya untuk memantau pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Wanam.

Kementerian PU berkomitmen untuk berdialog secara langsung dengan para petani setempat. Langkah ini diambil guna menyerap aspirasi di lapangan, sehingga dukungan infrastruktur yang diberikan nantinya benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kewenangan kementerian.

Sumber: