Lebih dari Sekadar Pagar Negara, Dede Yusuf Dorong PLBN Papua Selatan Jadi Magnet Investasi

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Wajah perbatasan Indonesia di timur kini tengah menjadi sorotan serius bagi para pemangku kebijakan di pusat. Kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran yang sunyi, melainkan beranda depan negara yang memiliki potensi ekonomi raksasa jika dikelola dengan visi yang tepat. Di Provinsi Papua Selatan, harapan untuk melihat perbatasan yang hidup dan produktif kini mulai disuarakan dengan lebih lantang.

Sejauh ini, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seringkali dianggap sebatas simbol kedaulatan atau pos pengawasan administratif semata. Namun, dinamika global dan kebutuhan pembangunan daerah otonom baru (DOB) menuntut perubahan paradigma. Perbatasan harus mampu bertransformasi menjadi koridor perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara tetangga.

Optimisme ini ditekankan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, saat melakukan peninjauan ke PLBN Papua Selatan, tepatnya di PLBN Sota, Merauke, pada Rabu (4/2/2026). Menurutnya, fungsi perbatasan ke depan harus jauh lebih luas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

“Konsep kita berbicara PLBN ke depan itu tidak bisa hanya sekedar pos perbatasan saja. Tetapi harus menjadi sebuah sarana diplomasi antardua negara. Di mana antar dua negara itu mestinya saling menguntungkan. Baik dari sisi investasi, sisi ekonomi, sisi demand and supply,” ujar Dede Yusuf.

Ekspansi Titik Strategis di Torasi dan Boven Digoel

Mengingat luasnya wilayah DOB Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Dede Yusuf memandang bahwa keberadaan satu titik PLBN saja tidaklah cukup. Untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, ia mendorong pemerintah untuk membuka titik-titik PLBN baru di lokasi strategis lainnya.

Beberapa wilayah yang masuk dalam radar usulan pengembangan adalah Torasi dan Boven Digoel. Pengembangan titik baru ini diharapkan tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga membuka keran proses ekonomi yang lebih masif.

“Nah inilah yang sedang kami dorong. Sehingga, bukannya sekadar menjaga agar jangan sampai ada imigran gelap atau penyelundupan saja, tetapi terjadi proses ekonomi yang akan mendatangkan pendapatan asli daerah tentunya bagi daerah masing-masing,” lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Wacana Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Kawasan

Selain soal penambahan titik fisik, aspek manajemen dan birokrasi juga menjadi poin krusial yang tengah digodok oleh Komisi II DPR RI. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana memberikan peran yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola kawasan di sekitar perbatasan.

Dede mengungkapkan bahwa aspirasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Gubernur Papua Selatan, menjadi masukan penting bagi pusat. Meskipun masalah tapal batas tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat, namun pengelolaan kawasan ekonomi di sekitarnya diusulkan agar bisa diakomodasi oleh daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Masukan dari Pak Wakil Gubernur tadi sangat bagus sekali, salah satunya yang mungkin ke depan kita berharap daerah itu diberikan kewenangan untuk memiliki OPD terkait pengelolaan batas. Bagaimana mengelola kawasan itu nanti bisa melalui daerah,” pungkas Dede Yusuf menutup keterangannya.

Dengan adanya sinkronisasi antara fungsi pengamanan dan fungsi ekonomi, PLBN Papua Selatan diharapkan benar-benar menjadi pintu masuk kemakmuran, bukan sekadar tembok pembatas di ujung negeri.

Sumber: